Goonesia.com – Tenaga honorer akan dihapuskan mulai tahun 2023. Lalu apa honorer ikut seleksi CPNS dan PPPK 2022? Jawabannya adalah bisa.
Pelaksanaan penghapusan dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Penghapusan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tenaga honorer diizinkan untuk mendaftar CPNS dan PPPK. Namun, sebelum pegawai honorer ikut seleksi CPNS dan PPPK, mereka harus memenuhi syarat dan kriteria di bawah ini.
Syarat dan Kriteria Honorer Ikut Seleksi CPNS dan PPPK
Baca Juga:
Sudah 10 Tahun Jadi Honorer Kesehatan dan Kini Terancam Nganggur pada 2023, Deni Ngaku Kebencian
Aturan syarat dan kriteria tenaga honorer ikut seleksi CPNS dan PPPK tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. SE tersebut ditandatangani Plt Menteri PANRB Mohammad Mahfud MD.
Bagi pegawai honorer yang memenuhi syarat dan kriteria di bawah ini bisa ikut serta dalam ujian seleksi CPNS dan PPPK 2022. Berikut syarat dan kriteria tenaga honorer ikut seleksi CPNS dan PPPK adalah sebagai berikut:
- Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-II)
- Terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah
- Memperoleh honorarium upah dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat
- Memperoleh honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBD untuk instansi daerah
- Status kerja sebagai honorer diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, paling singkat satu tahun sejak 31 Desember 2021.
- Usia minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021.
Ketentuan syarat dan kriteria honorer boleh ikut seleksi CPNS dan PPPK di atas tidak berlaku bagi tenaga honorer yang mendapat honor melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
Jika nanti tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK, maka para peserta dapat membantu untuk menyesuaikan melalui pola outsourching. Dengan catatan ada jabatan atau posisi yang kosong dalam instansi terkait.
Pola outsourching ini dicapai agar keberadaan tenaga honorer sesuai kebutuhan dan dapat diusahakan untuk mendapatkan setara dengan UMR. Selain itu, dengan adanya lembaga ketiga atau outsourching, instansi/lembaga juga bisa menjadi lebih mudah mengawasi kualitas tenaga kerja tersebut.
Baca Juga:
Derita Tenaga Honorer di Bandung Barat, Gaji Dibayar Setengah, Nasib Tak Jelas
Alasan Mengapa Tenaga Honorer Dihapus
Kebijakan tenaga honorer di lembaga pemerintahan sudah dihapus jadi pembahasan lama. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar tenaga honorer, di antaranya adalah sebagai berikut:
- Ada ketidakjelasan sistem rekrutmen untuk tenaga hororer, sering dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi
- Upah tenaga honorer sering di bawah batas upah minimum regional (UMR)
Demikian informasi yang berkaitan dengan syarat dan kriteria honorer ikut seleksi CPNS dan PPPK.
Kontributor: Mutaya Saroh